Page 6 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 6
12/20/2020 Editorial: Kejinya Korupsi Bansos Menteri Sosial Juliari Batubara - Opini - majalah.tempo.co
setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan buat membiayai
berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan
kunjungan kerja ke sejumlah daerah.
Anggaran pemerintah untuk proyek bansos adalah Rp 300 ribu per kemasan untuk
21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang. Artinya, total nilai
korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya Rp 216 miliar. Tapi, ada dugaan,
korupsi Juliari sebenamya lebih dahsyat.
Penelusuran majalah ini menemukan bahwa nilai tiap kemasan bantuan sosial bisa
jadi jauh lebih rendah dari Rp 300 ribu. Banyak penerima bantuan mengeluhkan
buruknya kualitas beras, sarden, atau mi instan yang mereka terima. Biaya
pembuatan tas bantuan yang dikerjakan Sritex, Solo, Jawa Tengah, pun terlalu
mahal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sempat menelusuri
kejanggalan-kejanggalan ini.
Pengadaan bansos berbentuk barang pada masa krisis memang rentan dikorupsi.
Banyak aktivis antikorupsi sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Kondisi
pandemi yang serba darurat dimanfaatkan Juliari dan kelompoknya untuk
berbagi-bagi jatah. Bukan hanya di hilir, dalam proses pengadaan bansos pun
sejumlah perusahaan kepanjangan tangan politikus turut bermain. Ada kesaksian
yang menyebutkan nama sejumlah elite PDIP yang menitipkan perusahaan
tertentu agar mendapat jatah proyek. KPK harus menelusuri semua petunjuk itu.
Bagi banyak orang, kejahatan semacam ini mungkin tidak terbayangkan. Menteri
Sosial yang semestinya menjadi penopang orang-orang papa justru mengkhianati
warga yang seharusnya dia lindungi. Apalagi Juliari berasal dari PDIP, partai
politik yang selalu mengklaim sebagai ''partai wong cilik".
Bagaimanapun aksi lancung Juliari tak bisa dilepaskan dari kebijakan Presiden
Joko Widodo. Ketika menyetujui revisi Undang-Undang KPK setahun lalu, yang
jelas-jelas memereteli sejumlah kewenangan lembaga itu, Jokowi mengirim sinyal
terang benderang ke pelosok negeri. Dia menegaskan bahwa penindakan keras
terhadap korupsi adalah pengganggu pembangunan.
Apalagi, setelah pandemi, Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang yang berisi klausul perlindungan bagi pejabat. Aturan yang
kemudian disetujui Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan bahwa pejabat
tidak bisa dituntut hukum, baik secara pidana maupun perdata, saat bekerja
mengatasi wabah Covi Semua kebijakan Jokowi itu, sedikit-banyak,
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fopini%2F162143%2Feditorial-kejinya-korupsi-bansos-men... 2/3
