Page 9 - 20201219 - Tempo - Korupsi Bansos Kubu Banteng
P. 9
12/20/2020 Editorial: Pelanggaran HAM dalam Proyek lnfrastruktur Jokowi - Opini - majalah.tempo.co
Apa yang dilakukan Joko Widodo mirip yang dikerjakan Soeharto lebih dari 30
tahun lalu. Soeharto, misalnya, tak segan menyingkirkan lebih dari 5.000
penduduk tiga kabupaten di Jawa Tengah untuk membangun Waduk Kedung
Ombo. Tak mendapat ganti rugi yang sesuai, masyarakat kehilangan lahan, tempat
tinggal, dan mata pencarian.
Indikasi pengabaian hak asasi terlihat dalam pemyataan Presiden Joko Widodo
pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember lalu. Dalam pidatonya,
Presiden mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan upaya negara
melindungi hak asasi rakyat. Pandangan right to development ini, betapapun
diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, mensyaratkan sejumlah hal. Di
antaranya, keharusan pemerintah melindungi hak hidup rakyat, hak berpendapat,
serta hak untuk tidak didiskriminasi berdasarkan ras, suku, bahasa, agama, dan
jenis kelamin.
Apalagi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Intemasional tentang Hak-hak
Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta menuangkannya dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2005. Pembangunan yang tak mengedepankan hak warga negara
bakal menjadi sorotan dunia. Gerakan menghukum negara atau korporasi yang
tak menghargai HAM kini marak di dunia intemasional.
Menggunakan argumentasi hak untuk membangun, Jokowi tampaknya tengah
mencari pembenaran untuk menerapkan "pembangunanisme" secara hantam
kromo. Prinsip "kerja, kerja, kerja" dalam praktiknya dipakai untuk menerapkan
praktik kerja cepat dengan mengabaikan tata kelola pemerintah dan hak asasi
manusrn.
Membangun infrastrukt tanpa mengindahkan hak asasi mendatangkan banyak
mudarat. Mengejar target pembangunan tanpa dialog dengan pemangku
kepentingan hanya memunculkan Iuka. Jokowi tampaknya lupa, semasa menjadi
Wali Kota Solo, ia pemah menata pasar dan merelokasi pedagang kaki lima di
Solo dengan mengedepankan dialog.
Berbagai pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia merupakan catatan
merah pemerintahan Jokowi. Janji Presiden untuk menuntaskan pelanggaran
HAM berat pada masa lalu hingga kini tak terwujud. Yang terjadi malah
sebaliknya: J okowi merangkul para pelanggar HAM, termasuk dengan
menjadikan mereka menteri dan penasihat presiden.
Pemerintah harus menghentikan semua praktik pelanggaran HAM. Di era Orde
Baru, lebih dari tiga dasawarsa Indonesia menerapkan "pembangunanisme" yang
read ://https _ majalah. tempo.co/?url=https%3A %2F%2Fmajalah. tempo.co%2Fread%2Fopini%2F162139%2Feditorial-pelanggaran-ham-dalam-pr... 2/3
