Page 26 - MODUL Membangun Integritas Sikap AnKor

MEMBANGUN INTEGRITAS SIKAP ANTI KORUPSI

Kegiatan Belajar

3

Berintegritas Dengan Menjauhi Konflik Kepentingan

Mengenali dan Menjauhi Konflik Kepentingan

Tindak pidana korupsi (tipikor) dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah
konflik kepentingan (conflict of interest). Jika tidak ditangani dengan baik, konflik kepentingan
dapat menyebabkan korupsi dan menimbulkan kerugian bagi negara. Melalui tulisan ini, mari kita
mengenal apa pengertian konflik kepentingan dan cara mencegahnya.

Konflik kepentingan dapat didefinisikan sebagai situasi di mana pejabat publik memiliki
kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi atau terlihat memengaruhi
kinerja jabatan publiknya yang seharusnya objektif dan imparsial. Dalam definisi ini, seharusnya
seorang pejabat tidak bias dalam mengambil keputusan, melakukan pekerjaannya secara utuh tanpa
terbagi atau dipengaruhi kepentingan lainnya.

Pengertian konflik kepentingan tercantum pada Undang-undang 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik
Kepentingan, yang dimaknai sebagai: "kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan
pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang
sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat
dan/atau dilakukannya".

Sementara pada Peraturan Menpan RB No. 12/2016, makna konflik kepentingan adalah: “Situasi
di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap
setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau
tindakannya”.

Konflik kepentingan bisa menjadi penyebab atau akibat dari korupsi. Misalnya dalam beberapa
kasus, konflik kepentingan berawal berawal dari pemberian gratifikasi atau suap yang bisa
memengaruhi penilaian atau keputusan pejabat. Ketika keputusan diambil akibat pemberian tadi,
maka pelanggaran telah terjadi.

Konflik kepentingan juga bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya penggunaan aset mobil dinas
untuk kepentingan pribadi seperti mudik hari raya, menyebarkan informasi rahasia perusahaan
untuk keuntungan pribadi, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu, atau menentukan
besaran gaji atau remunerasi diri sendiri karena memang memiliki kemampuan untuk itu

Konflik kepentingan (Conflict of Interest) sering kali menjadi masalah yang memicu praktik
korupsi di Indonesia. Pejabat publik yang memegang jabatan seringkali menghadapi situasi

Membangun integritas sikap anti korupsi-Materi 1,2,3 24