Page 27 - MODUL Membangun Integritas Sikap AnKor

MEMBANGUN INTEGRITAS SIKAP ANTI KORUPSI

konflik kepentingan, seperti menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, rangkap jabatan,
atau menerima gratifikasi. Jika dibiarkan, ini bisa menurunkan kualitas pelayanan publik dan
merusak kepercayaan masyarakat

Pelanggaran akibat konflik kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan dapat dijatuhi sanksi administratif mulai dari ringan hingga
berat.

Sanksi administratif ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan
pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Sanksi administratif ringan dikenakan bagi Pejabat
Pemerintahan jika tidak memberitahukan atasannya dalam hal terdapat Konflik Kepentingan.
Sanksi Administratif ringan juga dapat dikenakan kepada atasan yang tidak mengambil keputusan
apapun terhadap laporan adanya konflik kepentingan, paling lama lima hari kerja setelah laporan
diterima.

Sementara sanksi administratif berat dijatuhkan jika seorang pejabat atau pegawai mengambil
keputusan atau tindakan yang berpotensi adanya konflik kepentingan. Sanksi tersebut adalah
pemberhentian tetap dengan atau tanpa memperoleh hak-hak keuangan, atau dipublikasikan di
media massa.

Pelanggaran konflik kepentingan barang dan jasa terancam hukuman pidana berdasarkan Pasal 12
huruf i Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan Pasal tersebut, pelakunya terancam penjara penjara seumur hidup atau paling singkat
empat tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan dan paling
banyak Rp1 miliar.

Berikut hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi konflik kepentingan:
Mendeklarasikan/Membuka. Transparansi atau keterbukaan merupakan kunci awal penanganan.
Pada tahap ini penyelenggara negara/pejabat pemerintah mengidentifikasi dan melaporkan konflik
kepentingan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di organisasi.
Mendiskusikan. Memberitahukan kepada atasan sebelum bertindak jika terdapat risiko terjadinya
konflik kepentingan.
Mitigasi. Penyelenggara negara/pejabat pemerintah dapat membatasi akses informasi atau menarik
diri dari kegiatan yang sedang berlangsung. Langkah-langkah untuk memitigasi risiko untuk
memastikan adanya ketidakberpihakan di antara para pihak akan diambil oleh instansi tempat
penyelenggara negara/pejabat pemerintah, setelah menerima laporan atau deklarasi konflik
kepentingan.
Menghindari pengambilan keputusan. Abstain terhadap keputusan atau tindakan lainnya yang
memiliki risiko terhadap bias atau konflik kepentingan yang dipersepsikan.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara
antara lain
• Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah
atas suatu keputusan/jabatan;
• Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/
golongan;

Membangun integritas sikap anti korupsi-Materi 1,2,3 25