Page 69 - PPKN KELAS 7 =KURIKULUM 2013
P. 69
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
Perubahan Pasal-Pasal
Diajukan secara tertulis dan
Usul perubahan diajukan oleh ditunjukkan dengan jelas bagian
sekurang-kurangnya 1/3 dari yang diusulkan untuk diubah
jumlah anggota MPR beserta alasannya
[Pasal 37 (1)****]
[Pasal 37 (2)****]
MPR
Sidang MPR dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota MPR
Khusus mengenai bentuk [Pasal 37 (3)****]
Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan
[Pasal 37 (5)****] Putusan dilakukan dengan
persetujuan sekurang-
kurangnya 50% +1 anggota
dari seluruh anggota MPR
[Pasal 37 (4)****]
Sumber: Bahan Sosialisasi MPR RI Tahun 2012
Gambar 3.2 Perubahan UUD 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara salah
satu produk hukum MPR adalah Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan
majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis.
Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat ke
luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat
oleh Ketetapan MPR.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 59
