Page 73 - PPKN KELAS 7 =KURIKULUM 2013

Tahapan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai berikut.

a. Tahap perencanaan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) disiapkan oleh ke-
menterian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan
bidang tugasnya.
b. Tahap penyusunan rancangan PP, dengan membentuk panitia antar kementerian
dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian.
c. Tahap penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh presiden (Pasal 5 ayat
(2) UUD 1945) kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara.
5. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Proses penyusunan Peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 UU Nomor
12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut.
a. Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah non-
kementerian oleh pengusul.
b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Per-
aturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
c. Pengesahan dan penetapan oleh presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah per-
atur an perundang-undangan yang dibentuk oleh
DPRD provinsi dengan persetujuan bersama
gubernur. Peraturan Daerah dibuat dengan untuk
me laksanakan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka
me laksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh
ber tentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang
nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang
lebih tinggi.
Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut.
a. Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan
oleh DPRD Provinsi atau Gubernur.
b. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD
Provinsi, proses penyusunan adalah sebagai
berikut. Sumber: schibaku-attack.blogspot.com
1) DPRD Provinsi mengajukan rancangan Gambar 3.4 Perda Provinsi DKI Jakarta
perda kepada gubernur secara tertulis. melarang merokok

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 63