Page 261 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 261

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                           2.   Jabatan Pembentuk Undang-Undang

                                Jabatan Pembentuk UU adalah penyebutan terhadap PRESIDEN
                           REPUBLIK INDONESIA selaku pejabat yang berwenang mengesahkan
                           UU tersebut. Jabatan Pembentuk UU ditulis seluruhnya dengan huruf
                           kapital yang diletakkan di tengah marjin dan diakhiri dengan tanda baca
                           koma.

                           3.    Konsiderans Menimbang
                                a.   Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.

                                b.   Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran
                                    yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan UU.
                                c.   Pokok pikiran pada konsiderans UU, Perda Provinsi, atau
                                    Perda  Kabupaten/Kota  memuat  unsur  filosofis,  sosiologis,
                                    dan  yuridis  yang menjadi pertimbangan dan alasan
                                    pembentukannya  yang penulisannya ditempatkan secara
                                    berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.
                                    1)   Unsur  filosofis  menggambarkan  bahwa  peraturan
                                         yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup,
                                         kesadaran,  dan  cita  hukum  yang  meliputi  suasana
                                         kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia  yang
                                         bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NRI
                                         Tahun 1945.

                                    2.)   Unsur sosiologis  menggambarkan bahwa UU  yang
                                         dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
                                         dalam berbagai aspek.
                                    3)   Unsur     `yuridis  menggambarkan  bahwa   UU
                                         yang  dibentuk untuk  mengatasi  permasalahan
                                         hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
                                         mempertimbangkan aturan  yang telah ada,  yang
                                         akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin
                                         kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
                           Contoh:
                           Konsiderans  Undang-Undang Nomor 40 Tahun  2007  tentang
                           Perseroan Terbatas



                   246   dpr.go.id
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266