Page 264 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Dasar hukum pembentukan UU yang berasal dari DPR RI adalah
Pasal 20 dan Pasal 21 UUD NRI Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan
UU yang berasal dari Presiden adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD
NRI Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan UU yang berasal dari DPR
atas usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945.
Jika UUD NRI Tahun 1945 memerintahkan langsung untuk
membentuk UU, pasal yang memerintahkan dicantumkan dalam dasar
hukum pembentukan.
Contoh:
Mengingat : Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Jika materi yang diatur dalam UU yang akan dibentuk merupakan
penjabaran dari pasal atau beberapa pasal UUD NRI Tahun 1945, pasal
tersebut dicantumkan sebagai dasar hukum.
Contoh 1 (RUU yang berasal dari DPR):
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H
ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal
34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Contoh 2 (RUU yang berasal dari Presiden):
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan
Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Contoh tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.
Dasar hukum pembentukan Perppu adalah Pasal 22 ayat (1) UUD
NRI Tahun 1945. Dasar hukum pembentukan UU tentang Penetapan
Perppu menjadi UU adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22

249
dpr.go.id