Page 269 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan
izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda
administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat
berupa, antara lain, ganti kerugian.
Pengelompokkan materi muatan peraturan perundang-undangan
dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
Jika UU mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas
dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut
dapat dikelompokkan menjadi: buku (jika merupakan kodifikasi), bab,
bagian, dan paragraf. Pengelompokkan materi muatan dalam buku,
bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi. Urutan
pengelompokan adalah sebagai berikut:
1) Bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
2) Bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf;
atau
3) Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa
pasal.

1. Ketentuan Umum
Ketentuan umum dapat memuat hal-hal yang merupakan
ketentuan-ketentuan yang bersifat umum seperti definisi, ketentuan-
ketentuan pengertian, singkatan, atau penyebutan seorang menteri
atau pejabat yang dipakai dalam UU tersebut.
Ketentuan umum UU diletakkan dalam bab satu. Jika dalam UU
tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan
dalam pasal atau beberapa pasal awal.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum UU dapat memuat lebih dari satu pasal.
Ketentuan umum berisi:
a. Batasan pengertian atau definisi;
b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan
pengertian atau definisi; dan/atau

254 dpr.go.id