Page 273 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam
Buku Kesatu KUHP, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga
bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-
undangan lain, kecuali jika oleh UU ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).
Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak
pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.
Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab
ketentuan pidana yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau
sebelum bab ketentuan peralihan. Jika bab ketentuan peralihan tidak
ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup.

Jika di dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan
pengelompokan Bab per Bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam
pasal yang terletak langsung sebelum pasal atau beberapa pasal yang
berisi ketentuan peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan
peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal atau beberapa
pasal yang berisi ketentuan penutup.
Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas
norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan
pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan
demikian, perlu dihindari:
a. Pengacuan kepada ketentuan pidana UU lain;

b. Pengacuan kepada KUHP, jika elemen atau unsur-unsur dari
norma yang diacu tidak sama; atau

c. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di
dalam norma-norma yang diatur dalam pasal atau beberapa pasal
sebelumnya, kecuali untuk UU mengenai tindak pidana khusus.
Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari
ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.
Contoh:
Pasal 81
Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan
merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar
milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa

258 dpr.go.id