Page 277 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Pasal 35
Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui
oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku,
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Ketentuan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No 15
Tahun 2019 tersebut selaras dengan pendapat Bagir Manan sebagaimana
254
dikutip Maria Faria Indrati, mantan Ketua MA itu menggaris bawahi
fungsi-fungsi dari ketentuan peralihan sebagai berikut:
a. Menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum atau
kekosongan peraturan perundang-undangan (rechtsvacuum).
b. Menjamin kepastian hukum (rechtszekerheid).
c. Perlindungan hukum (rechtsbescherming), bagi rakyat atau
kelompok tertentu atau orang tertentu.
Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan
dan ditempatkan di antara Bab Ketentuan Pidana dan Bab Ketentuan
Penutup. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan
pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal yang memuat
Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal
yang memuat ketentuan penutup. Pada UU yang baru, dapat dimuat
ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan
sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Pasal 27
Kementerian yang sudah ada pada saat berlakunya Undang-Undang
ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya
Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

254 Maria Faria Indrati, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, (Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992), hlm. 99.

262 dpr.go.id