Page 281 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 281

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal
                           ... atau  yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian
                           mengenai saat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yaitu
                           saat diundangkan atau saat berlaku efektif.
                                Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan UU lebih awal
                           daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal
                           sebagai berikut:
                           a.   Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis,
                                berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
                           b.   Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap
                                tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu
                                yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
                           c.   Awal dari saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan
                                ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan peraturan
                                perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat,
                                misalnya, saat rancangan peraturan perundang-undangan
                                tersebut tercantum dalam Prolegnas.

                           D.  PENUTUP

                                Penutup merupakan bagian akhir dari suatu UU, yang memuat:
                           1.   Rumusan perintah pengundangan dan penempatan UU dalam
                                Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI yang berbunyi sebagai
                                berikut.
                                Contoh:
                                Agar   setiap  orang   mengetahuinya,   memerintahkan
                                pengundangan … (jenis peraturan perundang-undangan) ini
                                dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
                                Indonesia.

                           2.   Penandatanganan, pengesahan, atau penetapan UU, yang memuat:
                                a.   Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan  yang
                                    diletakkan di sebelah kanan.
                                b.   Nama jabatan yang ditulis dengan huruf kapital dan yang di
                                    bagian akhirnya diberi tanda baca koma;
                                c.   Tanda tangan pejabat; dan



                   266   dpr.go.id
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286