Page 278 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

5. Ketentuan Penutup
Ketentuan Penutup merupakan bagian akhir dari batang tubuh
suatu UU, yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan
dalam pelaksanaan UU tersebut, yang dapat berupa:
1) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif),
misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi
kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai,
atau menunjuk pejabat tertentu untuk menyidik pelanggaran
ketentuan dalam UU tersebut.
2) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur, yaitu
pendelegasian wewenang untuk membuat peraturan
pelaksana dari UU yang bersangkutan kepada lembaga atau
pejabat tertentu.
b. Penyingkatan nama atau judul kutipan pada UU baru yang memiliki
nama atau judul terlalu panjang, dengan memperhatikan hal-hal
berikut:
1) Nomor dan tahun pengeluaran UU yang bersangkutan tidak
dicantumkan.
2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali
jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak
menimbulkan salah pengertian. Nama singkat tidak memuat
pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.

a) Ketentuan tentang pengaruh UU yang baru terhadap
peraturan perundang-undangan yang lain.

b) Ketentuan tentang status yang sudah ada.
c) Ketentuan tentang saat mulai berlaku UU baru tersebut.
Ketentuan penutup ditempatkan dalam baba terakhir. Jika tidak
diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam
pasal atau beberapa pasal terakhir.
Jika materi muatan dalam UU yang baru menyebabkan perubahan
atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam UU
yang lama, dalam UU yang baru harus secara tegas diatur mengenai
pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan UU yang lama.

263
dpr.go.id