Page 279 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Rumusan pencabutan UU diawali dengan frasa Pada saat UU ini
mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan UU
pencabutan tersendiri. Demi kepastian hukum, pencabutan UU tidak
dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas UU yang
dicabut.
Untuk mencabut UU yang telah diundangkan dan telah mulai
berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jika jumlah UU yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan
dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.
Contoh:
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. Ordonansi Perburuan (Jachtsordonantie 1931, Staatsblad
1931: 133);
b. Ordonansi Perlindungan Binatang-Binatang Liar
(Dierenbeschermingsordonantie 1931, Staatsblad 1931: 134);
c. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (Jachtsordonantie
Java en Madoera 1940, Staatsblad 1939: 733); dan
d. Ordonansi Perlindungan Alam (Natuurbeschermingsordonantie
1941, Staatsblad 1941: 167), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pencabutan UU disertai dengan keterangan mengenai status
hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah
dikeluarkan berdasarkan UU yang dicabut. Untuk mencabut UU yang

264 dpr.go.id