Page 276 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk
ketentuan pidananya.

Ketentuan pidana bagi tindak pidana yang merupakan pelanggaran
terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di
dalam UU yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada UU yang
mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya, UU No. 7 Drt.
Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi.

Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan atau oleh
korporasi. Pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
dijatuhkan kepada:
a. Badan hukum antara lain perseroan, perkumpulan, yayasan, atau
koperasi; dan/atau

b. Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang
bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan tindak pidana.

4. Ketentuan Peralihan (Jika Diperlukan)
Ketentuan peralihan merupakan ketentuan yang bersifat transito,
yaitu ketentuan yang mengatur mengenai penyesuaian keadaan yang
sudah ada pada saat berlakunya UU yang baru dibentuk tersebut,
sehingga UU yang baru dapat berjalan lancer dan tidak membawa
dampak yang tidak dikehendaki dalam masyarakat.
Menurut UU No.12 Tahun 2011 jo. UU No 15 Tahun 2019, ketentuan
peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau
hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan UU yang lama terhadap
UU yang baru, yang bertujuan untuk:

a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.
b. Menjamin kepastian hukum.
c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena
dampak perubahan ketentuanUU.
d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.
Contoh:

261
dpr.go.id