Page 272 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

TEKNIK PENYUSUNAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan
lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok
yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan

c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatasnya
diletakkan berdekatan secara berurutan.

2. Materi Pokok Yang Diatur
Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab
ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok
yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan
umum. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil
dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian. Contoh:
1) Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi,
seperti pembagian dalam KUHP:
a. Kejahatan terhadap keamanan negara;
b. Kejahatan terhadap martabat Presiden;
c. Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya;
d. Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan;

e. Kejahatan terhadap ketertiban umum dan seterusnya.
2) Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian
dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat
pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
3) Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa
Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

3. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan
pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan
atau norma perintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu

257
dpr.go.id