Page 267 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 267

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                Pada UU, sebelum kata “MEMUTUSKAN” dicantumkan Frasa
                           “Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                           REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA”  yang
                           diletakkan di tengah marjin.
                           Contoh:
                                            Dengan Persetujuan Bersama
                                DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                                       dan
                                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                                  MEMUTUSKAN:


                                Kata “Menetapkan” dicantumkan sesudah kata “Memutuskan”
                           yang disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”.
                           Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri
                           dengan tanda baca titik dua.
                                Jenis dan nama yang tercantum dalam judul UU dicantumkan lagi
                           setelah kata “Menetapkan” tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis
                           seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
                           Contoh:
                                                  MEMUTUSKAN:
                           Menetapkan :    UNDANG–UNDANG  TENTANG PERIMBANGAN
                                           KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
                                           DAERAH.


                           C.   BATANG TUBUH
                                Menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019, batang
                           tubuh suatu UU memuat semua materi muatan UU yang dirumuskan
                           dalam pasal atau beberapa pasal karena pasal adalah satuan acuan
                           dalam suatu UU.

                                                               252
                                Menurut  A.  Hamid  Attamimi  (1990),   mengutip  D.W.P.  Ruiter,
                           pasal-pasal dalam batang tubuh suatu UU dirumuskan dalam kalimat
                           yang normatif atau rumusan lainnya yang memuat tentang: 253
                          252 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
                             Pemerintahan Negara, (Disertasi), Universitas Indonesia, 1990.
                          253 Maria Farida Indarti, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 98.


                   252   dpr.go.id
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272