Page 282 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 282

TEKNIK PENYUSUNAN
                                                             RANCANGAN UNDANG-UNDANG



                                d.   Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar,
                                    pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai yang ditulis
                                    dengan huruf kapital.
                           3.   Pengundangan UU, yang memuat:
                                a.   Tempat dan tanggal pengundangan;
                                b.   Nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
                                c.   Tanda tangan; dan
                                d.   Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar,
                                    pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
                                 Tempat tanggal pengundangan UU diletakkan di sebelah kiri (di
                           bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
                           Contoh:
                                                     Disahkan di Jakarta
                                                     pada tanggal 22 Juli 2011
                                                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                              tanda tangan
                                                           NAMA PRESIDEN RI


                                                     Ditetapkan di Jakarta
                                                     pada tanggal 22 Juli 2011
                                                     PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                              tanda tangan
                                                           NAMA PRESIDEN RI

                                Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada
                           akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
                           Contoh:
                           Diundangkan di Jakarta
                           pada tanggal 22 Juli 2011

                           MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                                    REPUBLIK INDONESIA,
                                         tanda tangan
                                       NAMA MENTERI



                                                                                  267
                                                                         dpr.go.id
   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286   287