Page 287 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PROSES & TEKNIK
PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
tanda tangan
NAMA PRESIDEN RI

II. HAL-HAL KHUSUS
A. PENDELEGASIAN WEWENANG
Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat
mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah. Pendelegasian kewenangan
juga dapat dilakukan dari suatu UU kepada UU yang lain.
Contoh:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 48
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap
kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Undang-
Undang.
Pendelegasian wewenang mengatur harus menyebut dengan
tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan
perundang-undangan.
Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur
pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang
mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam
peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh
didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang
lebih rendah (sub-delegasi), gunakan kalimat “Ketentuan lebih lanjut
mengenai … diatur dengan …”.
Contoh:

Pasal …
(1) ...
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

272 dpr.go.id