Page 291 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 291

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                Jika pencabutan UU dilakukan dengan peraturan pencabutan
                           tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2
                           (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
                           1.    Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya
                                 UU yang sudah diundangkan.

                           2.    Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya
                                 peraturan perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan.
                           Contoh:
                                                      Pasal 1
                           Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara
                           Republik Indonesia Tahun … Nomor  …,  Tambahan Lembaran
                           Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak
                           berlaku.
                                                      Pasal 2
                           Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

                                Pencabutan UU  yang menimbulkan perubahan dalam UU dan
                           peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah UU
                           dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali
                           ditentukan lain  secara tegas.  UU atau  ketentuan  yang telah  dicabut,
                           tetap tidak berlaku, meskipun UU  yang mencabut di kemudian hari
                           dicabut pula.


                           D.  PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
                                Perubahan UU dilakukan dengan menyisip atau menambah materi
                           ke dalam UU atau menghapus atau mengganti sebagian materi UU.
                                Perubahan UU dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian
                           buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau kata, frasa, istilah,
                           kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
                                Jika  UU yang  diubah mempunyai nama  singkat,  UU perubahan
                           dapat menggunakan nama singkat UU yang diubah.
                                Pada dasarnya batang tubuh UU perubahan terdiri atas 2 (dua)
                           pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:



                   276   dpr.go.id
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296