Page 295 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 295

PROSES & TEKNIK
                  PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG


                                                     Pasal 18
                                (1)  …
                                (2)  Dihapus.
                                (3)  …


                                Jika suatu perubahan UU mengakibatkan sistematika UU berubah,
                           materi UU berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya
                           berubah,  UU  yang  diubah  tersebut  lebih  baik  dicabut  dan  disusun
                           kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai
                           masalah tersebut.  Jika suatu UU telah sering mengalami perubahan
                           sehingga menyulitkan pengguna UU, sebaiknya UU tersebut disusun
                           kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan,
                           dengan mengadakan penyesuaian pada: a. urutan bab, bagian, paragraf,
                           pasal, ayat, angka, atau butir; penyebutan-penyebutan; dan ejaan, jika
                           peraturan perundang-undangan  yang diubah masih tertulis dalam
                           ejaan lama.


                           E.   PENETAPAN          PERATURAN           PEMERINTAH
                                PENGGANTI         UNDANG-UNDANG             MENJADI
                                UNDANG-UNDANG

                                Batang tubuh UU tentang Penetapan Perppu menjadi UU pada
                           dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu
                           sebagai berikut:
                           1.   Pasal 1 memuat Penetapan Perppu menjadi UU  yang diikuti
                                dengan pernyataan melampirkan Perppu sebagai bagian  yang
                                tidak terpisahkan dengan UU penetapan tersebut.
                           2.   Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

                                Contoh:
                                Undang-Undang Nomor  15  Tahun 2003 tentang  Penetapan
                                Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 1
                                Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
                                menjadi Undang-Undang



                   280   dpr.go.id
   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300