Page 290 - PROSES & TEKNIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG
P. 290

TEKNIK PENYUSUNAN
                                                             RANCANGAN UNDANG-UNDANG



                                Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu
                           sebagai penyidik pegawai negeri sipil diusahakan agar tidak mengurangi
                           kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.
                           Contoh:
                                Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan ... (nama
                                kementerian atau instansi) dapat diberikan kewenangan
                                untuk melaksanakan penyidikan  terhadap pelanggaran
                                terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU.

                                Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana
                           atau jika dalam UU tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada
                           pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.


                           C.  PENCABUTAN
                                Jika ada UU lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan
                           peraturan perundang-undangan baru, UU yang baru harus secara tegas
                           mencabut UU yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam UU yang baru
                           menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam
                           UU  yang lama, di dalam peraturan perundang-undangan  yang baru
                           harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh
                           UU yang lama.

                                UU hanya dapat dicabut melalui UU atau peraturan perundang-
                           undangan  yang tingkatannya lebih  tinggi. Pencabutan  UU melalui
                           peraturan perundang-undangan  yang tingkatannya lebih tinggi
                           dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut
                           dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari
                           materi UU yang yang dicabut itu.
                                Jika UU baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur
                           dan  sudah  diberlakukan,  pencabutan  UU  itu  dinyatakan  dalam  salah
                           satu pasal dalam ketentuan penutup dari UU  yang baru, dengan
                           menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
                                Pencabutan UU  yang sudah diundangkan tetapi belum mulai
                           berlaku,  dapat  dilakukan  dengan  peraturan  tersendiri  dengan
                           menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.



                                                                                  275
                                                                         dpr.go.id
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295