Page 6 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI
P. 6
Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
maka penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan
informasi kearsipan, serta struktur organisasi Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kearsipan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 43);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan
Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Kearsipan pada
Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 239);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);;
2 BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI