Page 6 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI
P. 6

Penyelenggaraan Kearsipan
                           Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




                                 Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
                                 maka penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Jenderal
                                 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah
                                 tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan
                                 informasi kearsipan, serta struktur organisasi Sekretariat
                                 Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
                            d.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                                 dalam  huruf  a,  huruf  b,  dan  huruf  c  perlu  menetapkan
                                 Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
                                 Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Kearsipan
                                 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
            Mengingat    :  1.   Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
                                 Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                                 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
                                 Indonesia Nomor 5071);
                            2.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2012  tentang
                                 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
                                 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                                 Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
                                 Republik Indonesia Nomor 5286);
                            3.   Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang
                                 Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
                                 Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                                 2015 Nomor 43);
                            4.   Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
                                 Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara
                                 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667);;
                            5.   Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2005
                                 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan, dan
                                 Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
                            6.   Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012
                                 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Kearsipan pada
                                 Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia
                                 Tahun 2012 Nomor 239);
                            7.   Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015
                                 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik
                                 Indonesia Tahun 2015 Nomor 1388);
                            8.   Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016
                                 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara
                                 Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);;



               2  BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11