Page 74 - BUKU PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DPR RI
P. 74

Penyelenggaraan Kearsipan
                        Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia




                                              LAMPIRAN II
                                              PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
                                              DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
                                              INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021
                                              TENTANG         PENYELENGGARAAN
                                              KEARSIPAN    DEWAN     PERWAKILAN
                                              RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


                                PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

            A.   Identifikasi
                     Identifikasi  Arsip  Terjaga  dilaksanakan  untuk  menentukan  Arsip
                 dinamis yang masuk dalam kategori Arsip terjaga. Contoh daftar identifikasi
                 Arsip Terjaga sebagaimana pada format 1.
                 Identifikasi Arsip Terjaga dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
                 1.   Analisis Fungsi Organisasi
                     Analisis fungsi organisasi dilakukan untuk menentukan unit pengolah
                     yang memiliki potensi menciptakan Arsip terjaga (berkaitan dengan
                     bidang kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian
                     internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis).
                     internasional, kontrak karya, dan masalah pemerintahan yang strategis).
                 2.   Pendataan Arsip
                     Pendataan Arsip dilaksanakan dengan:
                     a.   mengelompokkan substansi informasi  terhadap  unit  pengolah
                          yang  menciptakan  Arsip  Terjaga.
                     b.   Pengelompokan substansi informasi sebagaimana dimaksud dalam
                          huruf a dilakukan dengan menggunakan formulir pendataan Arsip
                          terjaga. Contoh formulir sebagaimana pada format 2.
                 3.   Pengolahan data
                     Pengolahan data  dilakukan dengan  menggunakan  metode analisis
                     hukum dan analisis risiko.
                     a.   Analisis hukum dilaksanakan melalui kegiatan:
                          1)   Melakukan  identifikasi  peraturan  perundang-undangan
                              terkait  dengan  bidang  kependudukan,  kewilayahan,
                              kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak
                              karya, dan masalah pemerintahan yang strategis.
                          2)   Melakukan analisa terkait dengan potensi tuntutan hukum
                              yang akan timbul dikemudian hari.


                                                         BAGIAN ARSIP SETJEN DPR RI     71
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79