Page 102 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.
25 MODUS KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Gumilar, S.E.: “Saya bacain ya Bos. Perpres 16 tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagai berikut:
Pasal 78 ayat 7
Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi
dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah:
b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk
mengatur harga penawaran;
Perlem Nomor 9 Tahun 2018
4.2.7. e. apabila dalam evaluasi dokumen penawaran ditemukan
bukti/indikasi terjadi persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi
pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
1) evaluasi dokumen penawaran dilanjutkan terhadap peserta lainnya
yang tidak terlibat (bila ada); dan
2) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka
1), Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
4.2.7. f. Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-
kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja,
bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan dan/atau
spesifkasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau
dukungan teknis.
2) seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
3) adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu)
kendali
4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara
adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara
penulisan.
5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan
nomor seri yang berurutan.
Simpulan

Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa peserta yang diketahui/
ditemukan bukti/indikasi terjadi persekongkolan maka penawaranya
tidak boleh dilanjutkan, yang dilanjutkan hanya penyedia yang tidak
ikut dalam persekongkolan.

96 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI