Page 105 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 105

Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.
               25 MODUS KECURANGAN DALAM
               PENGADAAN BARANG DAN JASA

               tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Aturannya seperti ini Koh Afung,
               saya bacaain ya.
               Perpres  16  tahun 2018  Tentang  Pengadaan  Barang dan  Jasa
               Pemerintah sebagai berikut:
               Pasal 4a. Tujuan Pengadaan Barang dan jasa, menghasilkan barang/
               jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek
               kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia

               Pasal  5  b.  melaksanakan  Pengadaan Barang/Jasa  yang  lebih
               transparan, terbuka, dan kompetitif .

               Pasal 6 ayat a. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai
               berikut antara lain efisien.

               Pasal 7, ayat 1 Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/
               Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
               a.  melaksanakan tugas secara tertib,  disertai  rasa  tanggung  jawab
                  untuk  mencapai  sasaran,  kelancaran, dan ketepatan tujuan
                  Pengadaan Barang/Jasa;
               b.  bekerja  secara profesional,  mandiri,  dan menjaga kerahasiaan
                  informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
                  penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

               d. menerima dan bertanggung jawab atas  segala  keputusan  yang
                  ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait



               Simpulan
               Dari  peraturan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  Pengadaan
               Barang  dan  Jasa  menghasilkan  barang/jasa  yang  tepat  dan  efisien
               dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah,
               waktu,  biaya,  lokasi,  dan  Penyedia  secara  profesional,  mandiri  dan
               bertanggung jawab.













               100                 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110