Page 64 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.
25 MODUS KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA

dalam kontrak Rehab Gedung terdapat Pengadaan Kursi dan Meja
Guru yang Nilainya cukup besar 2 miliar, apakah ini tidak perlu dipecah
karena jenis pekerjaannya berbeda dengan rehab gedung”.

Ir. Gatot: “Kemarin sebelum diputuskan sudah banyak pertimbangan
yang diusulkan termasuk usulan seperti Pak Abdul, tetapi akhirnya
forum memutuskan untuk kontrak rehab digabung, jadi kalau ada
yang mau merubah saya tidak berani, khawatir tender makin mundur
waktunya, jadi kalau ada yang berpendapat lain, silahkan menghadap
Pak Hadi saja”.
Abdul: “Maaf Pak, tadi saya sekedar usul, tapi kalau menghadap Pak
Hadi saya tidak berani, silahkan lanjut saja Pak”.
Ir. Gatot: “Ok kalau tidak ada lagi sebelum saya akhiri rapat konsolidasi
ini saya bacakan sebagai berikut”.
Kemudian Pak Gatot membacakan beberapa paket pekerjaan yang
dikonsolidasi antara lain pengadaan Rehab Gedung Sekolah adapun
keputusan konsolidasi diambil berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis merupakan paket yang terdiri
dari barang/jasa dengan memperhatikan Klasifikasi Baku Komoditas
Indonesia (seksi, divisi, kelompok, kelas, sub kelas, kelompok
komoditas, dan/atau komoditas) yang sama. Konsolidasi juga dengan
memperhatikan kondisi pasar Pelaku Usaha antara lain Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (kategori, golongan pokok, golongan,
sub golongan, dan/atau kelompok), kapasitas suplai/produksi lokasi
pekerjaan, dan/atau lokasi Pelaku Usaha.
Konsolidasi oleh PPK sebagai berikut:

a. PPK menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan dari PA/KPA.
b. PPK melakukan reviu Dokumen Perencanaan Pengadaan untuk
mendapatkan data/informasi paket Pengadaan Barang/Jasa
sejenis.

c. PPK melaksanakan strategi penggabungan beberapa paket
Pengadaan Barang/Jasa sejenis apabila terdapat indikasi
pemecahan paket untuk menghindari Tender/Seleksi.
d. PPK melakukan Konsolidasi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa
sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai
dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp2.500.000.000,-
(dua miliar lima ratus juta rupiah).

58 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI