Page 100 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Unsur pimpinan DPR RI melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi mengenai pembahasan
RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi)

mengurangi potensi kejahatan yang dilakukan oleh penyimpan data terhadap
pemilik data. Semangat menghadirkan UU ini sama dengan Undang-Undang
ITE yakni kesadaran atas maraknya kejahatan pada dunia cyber.
RUU Perlindungan Data Pribadi diajukan pemerintah ke DPR RI pada
tanggal 24 Januari 2020 melalui Surat Presiden (Supres) Nomor: R-05/
Pres/01/2020. Surat ini ditindaklanjuti oleh DPR RI pada 3 Februari 2020
melalui Rapat Konsultasi pengganti Bamus antara Pimpinan DPR RI dan
pimpinan Fraksi pada masa persidangan II tahun Sidang 2019-2020 yang
menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan tingkat I bersama
dengan Pemerintah.
Sampai saat ini proses pembahasan Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi masih dalam tahapan pembahasan di Komisi I DPR
RI. Dalam dinamika pembahasannya terdapat beberapa poin-poin krusial
yang menjadi pembahasan, yakni (1) Data pribadi yang bersifat elektronik
dan non elektronik; (2) Hak subjek data dan kewajiban pengendalian data;
(3) Pelanggaran dan sanksi; (4) Otoritas lembaga independen pengawas
perlindungan data pribadi.

dpr .g o.id 99