Page 102 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 102
MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
“Harus dicari ada titik temu agar pembahasan RUU Perlindungan Data
Pribadi bisa tuntas. Saya akan terus melakukan upaya-upaya politik agar segera
bisa memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi seluruh
masyarakat Indonesia,” kata Rachmat.
RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
masuk dalam list Program Legislasi Nasional Prioritas nomor 27. Merupakan
usul inisiatif dari pemerintah dan masuk dalam tahap pembahasan yang
berproses pada pembicaraan tingkat I. RUU ini merupakan pengintegrasian
antara UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan UU Nomor 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pengintegrasian dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan
hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar
lebih komprehensif. Ini akan membantu pendanaan daerah secara merata dan
porposional dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Rapat Badan Musyawarah DPR RI membahas mengenenai RUU HKPD
dpr .g o.id 101
