Page 107 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

6. Berkaitan dengan Pajak Karbon Fraksi Partai NasDem berpendapat
pentingnya komitmen penyusunan peta jalan (roadmap) pajak karbon dan
pasar karbon bersama DPR, penetapan subjek, objek, dan tarif pajak karbon,
dan insentif bagi wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi
karbon;
7. Fraksi Partai NasDem berpendapat pentingnya mempertahankan
fasilitas untuk WP UMKM yang diatur Pasal 31E UU PPh, penyesuaian
tarif PPN secara bertahap seiring pemulihan ekonomi, perbaikan bracket
penghasilan kena pajak untuk WP OP kelompok bawah, sekaligus mengatur
threshold peredaran bruto tidak kena pajak sebagai bentuk pemihakan
nyata bagi WP UMKM;
8. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi kinerja panja RUU HPP (Harmonisasi
Peraturan Perpajakan) dalam hal ini Pemerintah dan Anggota Komisi XI
DPR RI yang telah bekerja secara intensif, tepat waktu dan tepat tujuan
melakukan pembahasan RUU. Kerja intensif tersebut tercermin dalam rapat
pembahasan yang dilakukan secara marathon dan terkoordinasi, dengan
tetap berpegang pada tata tertib dan prinsip penyusunan peraturan
perundang-undangan yang profesional dan akuntabel;
9. Fraksi Partai NasDem mengapresiasi atas sensitivitas Pemerintah dan
DPR dalam membahas RUU ini yang selalu mengedepankan kepentingan
publik (masyarakat banyak) diatas kepentingan lainnya. Sensitivitas itu
dapat tercermin dari beberapa hal diantaranya; yang menjadi kebutuhan
dasar masyarakat dibebaskan dari pengenaan PPN, selain itu tetap
mempertahankan fasilitas untuk WP UMKM yang diatur Pasal 31E UU PPh.
Dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini, Rachmat
Gobel sebagai Wakil Ketua DPR RI/Korinbang berperan penting khususnya
bagi tim penyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) Fraksi Partai NasDem. Ia
memberikan fasilitas bagi Tim untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah
(DIM) secara maksimal.
Arahan Rachmat Gobel kepada seluruh tim penyusun DIM adalah
kehadiran UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan harus mampu mengkatrol
pertumbuhan perekonomian Indonesia dengan memaksimalkan potensi-
potensi pendapatan negara yang berasal dari pajak, serta harus mampu
meningkatkan investasi di Indonesia khususnya dari luar negeri karena
Rancangan Undang-Undang ini akan menyempurnakan seluruh sistem
perpajakan di Indonesia.

106 dpr .g o.id