Page 104 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

XI DPR RI. Diantaranya, (1) perlu perluasan defenisi daerah penghasil, dimana
yang dimaksud dengan daerah penghasil kriterianya terdapat mulut tambang,
sumur dan industri; (2) penambahan presentase jumlah pembagian Dana Bagi
Hasil (DBH), yang semula 15% menjadi 18 %; dan (3) fleksibelitas daerah dalam
melakukan pencarian dana di luar dari APBN. Tiga poin inilah yang menjadi isu
sentral yang dibawa Rachmat Gobel dan Fraksi Partai NasDem.
Dalam dinamika pembahasan di Komisi XI DPR RI, seluruh fraksi
yang ada mendukung terbentuknya RUU ini, dan ditargetkan pada akhir
tahun 2021 pembahasan sudah selesai untuk kemudian disahkan menjadi
Undang-Undang.

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)
Melalui pembahasan yang cukup panjang, pada 7 Oktober 2021 DPR-
RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan
Perpajakan menjadi Undang Undang. RUU ini merupakan perubahan kelima
dari UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan. Diusulkan pemerintah pada 5 Mei 2021 dengan surpres Nomor :
R-21/Pres/05.2021. Saat itu pemerintah mengusulkan judul dari RUU ini adalah
RUU Ketentuan Perpajakan (KUP), namun dalam dinamika pembahasannya di
DPR RI khususnya Komisi XI judul berubah nama menjadi RUU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (HPP).
RUU HPP lahir untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang
harus direspon agar roda pembangunan terus bisa bergerak cepat dan daya
saing ekonomi Indonesia bisa terus ditingkatkan. Setidaknya Ada 3 (tiga)
alasan penting yang menjadi latar belakang kelahiran UU ini yakni (1) terjadinya
perlambatan ekonomi global; (2) adanya potensi stagnasi perekonomian
Indonesia (middle income trap); dan (3) belum optimalnya daya saing Indonesia.
Substansi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini mengatur mengenai
reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan Indonesia. UU ini mengusung
konsep omnibus law dengan menyisir 3 Undang-Undang, yakni : UU Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan
UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Langkah ini dengan tujuan meningkatkan
potensi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Sejak awal pembahasan UU ini mendapat tanggapan beragam dari
publik diantaranya terkait dengan pasal kenaikan PPN menjadi 11% dan

dpr .g o.id 103