Page 106 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

KUP, UU PPh, UU PPN, UU Cukai, UU Pengampunan Pajak), bahwa RUU
KUP ini merupakan RUU yang menggunakan metode omnibus law dan
diberi nama RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan agar mencerminkan
substansi, maksud, dan tujuan pembentukan UU;
2. Berkaitan dengan KUP Fraksi Partai NasDem berpendapat bahwa;
a. Perlu adanya relaksasi dan rasionalisasi sanksi administratif terkait
pemeriksaan WP dan OP dan yang berkaitan dengan keberatan dan
banding harus sesuai semangat UU Cipta Kerja;
b. Penting Integrasi Nomor Induk Kependudukan dengan NPWP serta
perlunya menyesuaikan dengan RUU PDP yang sementara dibahas;
c. Pentingnya asistensi penagihan pajak global yang bersifat timbal balik,
pengaturan tentang kuasa wajib pajak, pembatalan usulan kewenangan
penangkapan/penahanan, moderasi pengaturan pengadilan secara
in absentia dan pemidanaan korporasi, dan program pengungkapan
sukarela wajib pajak untuk mendorong kepatuhan pajak.
3. Berkaitan dengan PPh Fraksi Partai NasDem berpendapat perlunya
perbaikan lapisan tarif PPh OP yang berpihak pada lapisan penghasilan
terendah (Rp 60 juta) dan kenaikan tarif menjadi 35% untuk kelompok atas,
tarif final yang kompetitif untuk pendalaman pasar keuangan, pengaturan
ulang tarif PPh Badan sebesar 22% yang tujuannya untuk mendukung
terjaganya basis pajak, penambahan threshold peredaran bruto tidak
kena pajak untuk UMKM, pengaturan tentang penyusutan dan amortisasi,
pembatalan usulan tentang GAAR dan AMT;
4. Berkaitan dengan PPN komitmen keberpihakan Fraksi Partai NasDem
sangat jelas kepada masyarakat menengah kebawah, bahwa barang
kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pendidikan,
jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial dibebaskan dari
pengenaan PPN. Selain itu, skema PPN Final untuk sektor tertentu sebagai
pengganti skema multitarif, penyesuaian tarif PPN secara bertahap sampai
dengan 2025;
5. Berkaitan dengan Cukai Fraksi Partai NasDem berpendapat perlu adanya
penegasan ranah pelanggaran administratif dan prinsip ultimum remedium
(penghentian penyidikan) pada tindak pidana cukai untuk kepentingan
penerimaan negara dan kepastian hukum;

dpr .g o.id 105