Page 241 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 241

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
                                                         BAB VIII
                                                        NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN








               Bantuan  Program Kerja




               Untuk Pembangunan Daerah















                      ELAIN percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, menurut Wakil
                      Ketua DPR RI/Koribang Rachmat Gobel, tantangan terbesar lainnya
                      dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengatasi kesenjangan
                      antar wilayah yang masih sangat tinggi. Kondisi ini terutama dirasakan
               Soleh kawasan Indonesia Timur.  Dalam hal ini, prakarsa Pemda dalam
               mengurangi kesenjangan di masing-masing daerahnya menjadi sangat penting.
                     Terkait kondisi itu, Rachmat Gobel mengakui, Ia memberi perhatian lebih
               terhadap masalah yang dihadapi Indonesia Timur. Ini bukan karena Ia berasal
               dari kawasan Timur, tapi data menunjukan bahwa kawasan  ini memang jauh
               tertinggal. Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
               dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), sebanyak 84% dari sebaran daerah
               tertinggal berada di Indonesia Timur. Dari total 122 daerah tertinggal di tingkat
               kabupaten, 102 di antaranya berada di bagian Indonesia Timur, artinya hanya
               20 daerah tertinggal saja yang ada di Indonesia bagian Barat dan Tengah.
                     Menurut data BPS, lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal
               dari Indonesia Timur yaitu provinsi Papua dengan angka kemiskinan 26,8%,
               Papua Barat 21,7%, NTT 21,12%, Maluku 17,99% dan Gorontalo 15,59%.
                     “Jadi bisa dibayangkan kesenjangan pembangunan ekonomi Indonesia.
               Inilah yang membuat saya lebih banyak melakukan kunjungan kerja ke wilayah



                                                                                     24
                                                                                       5
                                                                         dpr .g o.id  245
                                                                         dpr .g o.id
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246