Page 266 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN
P. 266

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
                                                        NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN



               Kesimpulan dan Catatan Raker Timwas DPR RI:
                     Dewan memberikan apresiasi atas ditetapkannya Inpres No 1 Tahun
               2021. Model pembangunan kawasan kawasan Aruk, Motaain dan Skouw
               sebagaimana dalam Inpres ini diharapkan bisa mejadi role model , yang
               kemudian akan menjadi contoh pada pembangunan wilayah perbatasan
               lainnya.
                     Pendekatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan jangan sampai
               mengabaikan faktor keamanan.  Pelibatan masyarakat harus diutamakan untuk
               meningkatkan nasionalisme bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
                     Timwas DPR RI akan melaksanakan rapat lanjutan dengan beberapa
               Menteri terkait dan melaksanakan kegiatan raker, RDP, RDPU dengan instansi
               pusat/daerah dan melaksanakan peninjauan ke lokasi pembangunan wiayah
               perbatasan secara berkala bersama dengan pemerintah.
                     Hasil kerja Tim Pengawas akan dilaporkan kepada Rapat Paripura DPR
               RI dan akan mengundang kembali Menteri Koperasi dan UKM serta Menteri
               Perdagangan, untuk Rapat Timwas Perbatasan berikutnya.
                     Percepatan  pembangunan wilayah perbatasan  khususnya  dalam
               pembangunan ekonomi memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, swasta,
               masyarakat sipil dan masyarakat lokal, tidak hanya ditangani oleh pemerintah
               pusat.  Dukungan masyarakat luas sangat diperlukan agar seluruh komponen
               dapat terlibat setiap kegiatan pembangunan.
                     Keterlibatan investasi swasta juga
               diperlukan untuk pembangunan infrastruktur,
               peningkatan produksi, pengemasan dan
               pemasaran. Pemerintah daerah diminta
               membuat perencanaan peruntukan tata ruang
               wilayahnya agar menjadi suatu konsep yang
               terpadu.
                     Patut diperhatikan adanya potensi
               gangguan seperti kegiatan ilegal,
               penyelundupan barang, perdagangan
               gelap narkoba,  illegal trafficking, dan juga
               masih adanya tindakan memindahkan
               patok perbatasan yang dapat mengancam
               kedaulatan NKRI.




                                                                         dpr .g o.id  273
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271