Page 261 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

ekonomi yang signifikan di sana. Tentunya selain masalah-masalah ekonomi
dan kesejahteraan sosial masyarakat di perbatasan, juga ingin melihat langsung
sejauh mana dampak permasalahan pertahanan dan keamanan di wilayah
tersebut.
Selaku Ketua Timwas DPR RI, pada 15 Maret 2021 Rachmat Gobel
mengundang Menteri terkait untuk melakukan rapat kerja. Hadir dalam
rapat Menteri Dalam Negeri (Kepala BNPP), Tito Karnavian, Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, Suharso Monoarfa, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal
dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Koperasi dan UMKM
Teten Masduki.
Dalam rapat Rachmat Gobel menekankan bahwa pendekatan
pengelolaan wilayah perbatasan saat ini tidak lagi hanya menekankan kepada
pendekatan pertahanan dan keamanan seperti sebelum tahun 2008. Sesuai
dengan UU No 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Pengelolaan Wilayah
Negara, pengelolaan kawasan perbatasan saat ini menekankan pendekatan
kesejahteraan dan kelestarian lingkungan yang semuanya dijalankan secara
bersamaan. Pemerintah juga telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan
Perbatasan (BNPP) dan Badan Pengelola Perbatasan (BPP) untuk provinsi,
kabupaten/kota.
Dalam rangka memfokuskan dan
mempercepat pembangunan perbatasan
wilayah negara, Dewan memberikan
apresiasi atas ditetapkannya Inpres No 1
Tahun 2021. Juga disampaikan, pelaksanaan
pembangunan kawasan perbatasan harus
memperhatikan keterlibatan masyarakat
sekitar. Selain pembangunan ekonomi yang
menjadi perhatian utama dalam membangun
wilayah perbatasan, masalah pertahanan dan
keamanan harus tetap menjadi perhatian
timwas DPR RI.
Sementara itu Mendagri /Kepala BNPP
Tito Karnavian menjelaskan beberapa pokok
pembahasan. Tito Karnavian mengatakan,

268 dpr .g o.id