Page 262 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

pengelolaan perbatasan negara harus dilihat dari dua dimensi yaitu Dimensi
Batas Wilayah Negara (Boundary Dimension) dan Dimensi Kawasan Perbatasan
(Frontier Dimension).
Ia juga menekankan, kawasan perbatasan harus menjadi perhatian
bersama, untuk itu pemerintah tidak berhenti hanya pada pembangunan zona
inti di PLBN untuk pelayanan lintas batas (kepabeanan, imigrasi dan karantina),
tetapi terus dilanjutkan dengan pembangunan pada zona pendukung dan
memperlancar jalur konektivitas baik akses wilayah di perbatasan maupun
ke negara tetangga. Diperlukan pengelolaan kawasan perbatasan yang
lebih terintegrasi agar kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi baru yang terpadu dengan wilayah sekitarnya.
Sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2021, Mendagri selaku Kepala
BNPP akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan pemerintah
daerah pada pertengahan atau akhir Maret 2021 untuk memastikan kondisi di
lapangan, akan melakukan peninjauan sekaligus koordinasi teknis langsung
bersama pemerintah daerah untuk kawasan Aruk di Kabupaten Sambas,
Kalimantan Barat; Motaain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan
Skouw di Kota Jayapura, Papua.
Sementara itu Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, turut
memberikan beberapa penjelasan mengenai agenda kawasan perbatasan
dalam konteks lima arahan Presiden RI yaitu; (1) pembangunan infrastruktur;
(2) pengembangan sumber daya manusia; (3) penyederhanaan birokrasi; (4)
transformasi ekonomi; (5) regulasi dan investasi.
Menurut Suharso Monoarfa presiden
menyetujui untuk dilakukan pembangunan
ekonomi di kawasan perbatasan negara di Aruk,
Montaain dan Skouw sebagai Pilot Project.
Konsep percepatan pembangunan ekonomi
di tiga kawasan perbatasan adalah kawasan
Aruk dengan isu strategis pengembangan
pertanian (padi) dan perkebunan (lada, kelapa,
dan jeruk) dibutuhkan prasarana dan sarana
untk pertanian, perkebunan dan dan perikanan.
Kemudian kawasan Motaain dengan
isu strategis pengembangan peternakan sapi
dan pertanian, dibutuhkan sarana berupa

dpr .g o.id 269