Page 52 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Menurut Prof. Dr. Morihiko Hiramatsu yang merupakan perintis konsep
OVOP, ada tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian. Pertama, menurut
Morihiko yang mengembangkan konsep ini saat menjabat sebagai Gubernur
Oita, Jepang pada 1980 adalah semangat local yet global yang bermakna
menghasilkan produk atau jasa yang bernilai lokal dan dapat diterima secara
global. Kemudian melaksanakannya dengan cara meningkatkan kualitas
produk melalui proses pelatihan teknis peningkatan mutu produksi dan desain.
Kedua, sreliance and creativity yang berarti memanfaatkan potensi yang
dimiliki secara kreatif dengan usaha yang mandiri. Ketiga, human resource
development yaitu mengembangkan kapasitas dan kompetensi masyarakat
agar memiliki semangat untuk kreatif dan mampu menghadapi berbagai
tantangan perkembangan zaman.
Produk yang dipilih untuk dikembangkan tidak harus selalu dalam
bentuk tangible product (berupa barang dan jasa), tapi bisa juga dalam
bentuk intangible product, misalnya mengangkat produk-produk kesenian
dan kebudayaan lokal yang khas, atau mengembangkan potensi sumber daya
alam untuk pariwisata.
Di Indonesia terdapat sekitar 74.000 desa yang memiliki keunikan atau
ciri khas. Mayoritas desa-desa tersebut eksis disektor pertanian atau agrikultur.
Dengan kultur tersebut, sangat potensial dikembangkan OVOP, dan Pemda
mempunyai peran yang sangat strategis untuk ini.
Peluang untuk mengembangkan produk lokal berbasis OVOP ini
semakin terbuka dengan kian meningkatnya alokasi untuk Dana Desa dan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun
2021) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2 Februari 2021.
Keduanya merupakan adalah stimulus untuk mengembangkan produk lokal
dan kewirausahaan lokal yang berbasis UMKM.
“Selain mengembangkan wawasan kewirausahaan, Gubernur, Bupati
dan Walikota perlu mempunyai kemampuan memainkan peranan sebagai
dirigen, mengkoordinir berbagai instansi yang ada, termasuk instansi
perwakilan pemerintah pusat. Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah atau Forkopemda
harus dihidupkan,” kata Rachmat Gobel.

46 dpr .g o.id