Page 56 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Selanjutnya sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan komisi, pada
9 Februari 2021, Rachmat Gobel mengundang menteri terkait yang menangani
pupuk bersubsidi untuk melakukan rapat konsultasi. Rapat ini dihadiri 4 menteri
yaitu Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ESDM
Arifin Tasrif, Menkeu Sri Mulyani dan Menperin diwakili oleh Dirjen Industri
Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Muhammad Khayam. Dari DPR RI hadir
pimpinan Komisi IV, VI, VII dan XI DPR RI.
Sebagai pimpinan rapat Rachmat Gobel menyampaikan bahwa
“ketahanan energi, pangan, dan air merupakan tiga tujuan utama pembangunan
berkelanjutan dari Sustainable Development Goals (SDGs)”. Oleh karena itu
industri pupuk merupakan bagian yang memiliki peran sangat strategis dalam
mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah pemerintah
dengan menetapkan kebijakan pupuk bersubsidi bertujuan untuk meningkatan
produktivitas pertanian, sehingga kesejahteraan petani akan meningkat.
Dalam rapat Ia juga menyampaikan beberapa data antara lain tentang
pengurangan subsidi pupuk dalam APBN 2021 dan kebutuhan pupuk. Alokasi
anggaran pupuk bersubsidi dikurangi menjadi Rp 25,276 triliun dengan volume
7,2 juta ton. Sementara itu berdasarkan data Ditjen PSP Kementerian Pertanian
RI kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 23,2 juta ton untuk 16,5 juta petani
atau senilai Rp 67,12 triliun, sehingga kekurangan terjadi kekurangan anggaran
sebesar Rp 41,905 triliun.
Kemudian dari segi penyediaan bahan
baku, pasokan gas bumi untuk PT Pupuk
Indonesia sampai tahun 2021 masih surplus,
tetapi mulai tahun 2022 diperkirakan mulai
terjadi defisit pasokan sebesar -25 MMSCFD,
defisit -64 MMSCFD tahun 2023, -327 MMSCFD
di tahun 2024 dan seterusnya diproyeksikan
defisit terus meningkat hingga -286 MMSCFD
di tahun 2028.
Selanjutnya mengenai harga gas ke
pabrik pupuk. Secara umum, harga gas bumi
rata-rata ke PT Pupuk Indonesia Persero
sebesar US$ 6 per MMBTU, namun biaya yang
dikeluarkan jauh lebih tinggi karena toll fee yang
cukup tinggi.

dpr .g o.id 51