Page 124 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 124
dari senayan untuk indonesia
RUU BUMN yang tengah dibahas DPR akan mengatur
soal penempatan direksi dan komisaris BUMN melalui
seleksi yang ketat. RUU BUMN diformulasi untuk
menguatkan transparansi dan akuntabilitas mekanisme
seleksi agar rekam jejak calon direksi dan komisaris BUMN
bisa ditelisik dengan terang benderang.
Fraksi Partai Nasdem, lanjut Hamdhani, melalui RUU
BUMN berupaya menghilangkan praktik-praktik korupsi
dan nepotisme. “Agar uang negara tidak lagi jadi bancakan
kerah putih,” kata Hamdhani.
Penyehatan BUMN sangat penting. Selain menghindari
aliran dana ke arena politik, kondisi BUMN juga tak
kunjung kuat sebagai bagian dari pilar pelaku lapangan
ekonomi negara.
BUMN masih kalah dari swasta dalam berbagai capaian.
Termasuk, bagi 147 perusahaan BUMN yang menjadi mitra
kerja Komisi VI DPR. Padahal, kalau swasta tidak ada dana,
harus pinjam ke bank. Kalau BUMN ini masih disubsidi.
RUU BUMN juga diarahkan agar perusahaan pelat merah
itu menerapkan pola kemitraan dengan Usaha Mikro
Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk guideness atau
binaan langsung kepada UMKM melalui alokasi program
CSR BUMN yang diusulkan sebesar lima persen dari total
keuntungan bersih sebelum dipotong pajak. Dengan begitu
perekonomian bangsa bisa lebih berdaya.
92
