Page 128 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 128
dari senayan untuk indonesia
Sebagian dari BUMN tersebut adalah perusahaan yang
sangat dikenal publik. Seperti PLN misalnya, perusahaan
ini memiliki aset Rp 1.334 triliun namun jumlah kewajiban
atau utangnya Rp 465,5 triliun. Pada 2017, PLN memiliki
pendapatan Rp 255,2 triliun namun beban usahanya
mencapai Rp 275,4 triliun, sehingga kerugian PLN
mencapai Rp 20,1 triliun.
Namun kerugian ini tertutup oleh subsidi Rp 45,7
triliun sehingga PLN tampak untung Rp 25,5 triliun. Pada
2016, PLN merugi lebih besar yakni Rp 31,6 triliun tetapi
disubsidi Rp 58 triliun sehingga nampak untung Rp 26,4
triliun.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi
Agtas mengatakan RUU BUMN yang sedang dibahas saat
ini akan menekankan larangan rangkap jabatan bagi direksi
dan komisaris. Hampir semua fraksi di DPR juga telah
menyepakati penekakan tersebut. Pengaturan mengenai
hal itu tertuang dalam Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 38 RUU
BUMN. Dalam pasal itu sudah jelas ada normanya yang
melarang rangkap jabatan bagi pejabat struktural maupun
fungsional di kementerian baik sebagai direksi maupun
komisaris.
“Termasuk bagi anggota partai politik,” kata politikus
Partai Gerindra, ini.
96
