Page 119 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

dari senayan untuk indonesia

“Sebelum persoalan yang mulanya soal kerja ini
menjadi masalah sosial budaya dan politik yang lebih luas

sehingga memicu konflik, maka perlu sebuah penyelidikan
mendalam untuk mencari solusi,” kata Fadli dalam

Dialektika Demokrasi “Adu Kuat Pansus Angket TKA” di
Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Kamis 3 Mei 2018.
Dia menyebutkan, sesuai Pasal 79 Ayat 3 Undang-

Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), hak angket
adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap

pelaksanaan suatu UU atau kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak

luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.
Nah, sebagai negara yang menganut konsep

trias politika, DPR berkewajiban menjamin
hak warga, salah satunya mendapat pekerjaan

dan penghidupan yang layak. Pembentukan
pansus bukan karena persoalan pendukung

pemerintah maupun oposisi. “Ini adalah
persoalan bangsa yang menyangkut

kedaulatan Indonesia,” tegas Fadli.

86