Page 114 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 114
dari senayan untuk indonesia
Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis mengatakan,
dampak paling dirasa pengendara ojek online akibat tidak
adanya payung hukum adalah penetapan tarif sepihak oleh
perusahaan aplikator. Padahal, dalam Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan. Dengan begitu, kesepakatan kerja harus
dibuat secara demokratis antara pekerja dan perusahaan.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi (kiri) saat
Biro Humas diskusi Forum Legislasi: Solusi Ojek Online Revisi Undang-undang
Pemberitaan LLAJ atau Perpres? di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 24
DPR RI April 2018.
Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan untuk
memberikan kesejahteraan bagi setiap masyakatnya.
Sebab, pihak perusahaan aplikasi menentukan semua hal
yang berkaitan dengan hubungan kerja, termasuk dalam
81
