Page 113 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 113
dari senayan untuk indonesia
Kekosongan tak hanya di dalam UULLAJ, Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) RI juga belum secara
rigit merumuskan Peraturan Menteri (Permen) yang
mengatur tentang ojek daring. Dia lepas tangan, dan
menyerahkannya kepada Kementerian Komuniasi dan
Informasi (Kemenkominfo). Menurut Budi, persoalan
menyangkut aplikasi ini merupakan kewenangan penuh
Kemenkominfo. Namun, itupun hanya sekadar mendaftar
sebagai layanan aplikasi. Bukan perizinan sebagai ojek
online.
Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis saat diskusi Forum
Biro Humas Legislasi: “Solusi Ojek Online, Revisi Undang-undang LLAJ atau
Pemberitaan Perpres?” di Media Center DPR, Senayan, Jakarta, 24 April 2018.
DPR RI
80
