Page 110 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 110
dari senayan untuk indonesia
Duh, Nasib Ojek Online di
Tangan Aplikator
Persoalan aturan ojek online belum tuntas. Pengemudi
masih tidak berdaya saat berhadapan dengan aplikator.
Solusi tepat dibutuhkan untuk membuat ojek online
memiliki kepastian hukum. Persoalan itu juga disampaikan
perwakilan pengunjuk rasa ojek online bersama Forum
Peduli Transportasi Online Indonesia (FPTOI) saat
bertemu pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) di gedung parlemen, Senin 23 April 2018.
Sejumlah tuntutan disampaikan kepada parlemen.
Bagaimana respons pemerintah? Apa solusinya? Semua
dibahas dalam diskusi bertajuk “Solusi Ojek Online, Revisi
UU LLAJ atau Perpres?” di Media Center DPR, Jakarta,
Selasa 24 April 2019.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Budi Setiadi
mengakui, keberadaan ojek online sebagai alat transportasi
belum memiliki aturan yang jelas. Namun, sebelum
ada payung hukum dari pemerintah pusat, pemerintah
daerah dipersilakan membuat peraturan daerah (perda)
untuk menunjukkan keberpihakannya kepada warga di
77
