Page 115 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

dari senayan untuk indonesia

penetapan tarif. “Jadi semua harus sadar bahwa ada Pasal
33 UUD 1945 yang menjadi dasar dari semua peraturan
yang ada di negara ini, yaitu ekonomi kerakyatan. Ini

prinsip yang mengamanatkan bahwa negara harus hadir
dalam persoalan ini,” kata Fary.

Karena itu, dalam upaya perlindungan kepada ojek
online itu, DPR RI sebagai legislator tak tinggal diam.
Politkus dari Partai Gerindra itu memastikan bahwa

UU LLAJ akan direvisi. Bahkan, usulan revisi ini sudah
disepakati dengan Kementerian Perhubungan dalam rapat
kerja November 2017.

Kini, bahasan revisi UU itu tengah dibahas oleh Badan
Keahlian DPR. Revisi tersebut, setidaknya mengatur
standar pelayanan minimum (SPM) transportasi daring

termasuk ojek online. Sebab, meski tidak diatur dalam UU
LLAJ, faktanya keberadaan transportasi online telah diakui

dan digunakan oleh masyarakat.
Sementara itu, pengamat transportasi Darmaningtyas
menilai menyediakan sarana dan fasilitas transportasi

publik yang baik lebih tepat daripada memberikan legalitas
kepada pengemudi online, termasuk merevisi UU LLAJ agar

kendaraan roda dua dilegalkan sebagai angkutan umum.
Pasalnya, angka kecelakaan sepeda motor di Indonesia lebih
tinggi dibanding kematian karena narkoba. Berdasarkan

data dari pihak Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri,
rata-rata 50 anak bangsa tiap harinya meninggal karena

82