Page 111 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 111
dari senayan untuk indonesia
keberpihakannya kepada warga di wilayahnya yang
memiliki aktivitas harian sebagai ojol.
Menurutnya, pemda bisa menggunakan Pasal 65 Ayat
1 Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagai pijakan untuk membuat aturan soal ojek
daring di wilayahnya masing-masing. Pasal tersebut
mengamanatkan bahwa kepala daerah mempunyai tugas
memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Terobosan hukum itu, dapat membantu pengemudi ojek
online dalam bekerja.
“Upaya ini bisa dilakukan untuk mengisi payung hukum
selama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Jalan Raya (UULLAJ) belum direvisi.
Karena dalam undang-undang ini, belum mengakomodasi
sepeda motor masuk dalam katagori alat transportasi
umum,” katanya.
“Jadi sepeda motor itu
membunuh lebih besar
daripada narkoba. Masa
kita mau merevisi UU yang
akan akomodasi motor
sebagai angkutan umum,”
kata Budi Setiadi
78
