Page 108 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 108
dari senayan untuk indonesia
Syarif berpesan yang harus diutamakan adalah
kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Syarif, andai
terjadi hal yang tidak diinginkan selama presiden cuti, maka
akan timbul persoalan lain. Maka dari itu, cuti bagi capres
petahana tidaklah wajib. “Mari utamakan kepentingan
negara dan bangsa yang lebih besar,” ungkap legislator dari
daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar) itu.
Sisi lain, Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai
Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan cuti capres
petahana bersifat tidak wajib. Cuti dapat diajukan sesuai
jadwal yang diinginkan sehingga capres petahana Pilpres
2019 bisa mengajukan kepada Komisi Pemilihan Umum
(KPU) melalui Sekretariat Negara (Setneg) mengenai
pilihan waktu akan berkampanye di tengah masa kampanye
yang ditetapkan KPU. Hal demikian sesuai dengan Pasal
281 dan 310 UU Pemilu.
“Jadi, presiden memang memiliki hak cuti saat
kampanye, tetapi sifatnya tidak wajib. Beda dengan pilkada.
Kalau pilkada itu wajib dia cuti selama kampanye, mau
dipakai atau tidak itu terserah calon kepala daerahnya,”
kata Riza.
Politikus Partai Gerindra itu mengingatkan cuti yang
dilakukan presiden dan wapres jangan bersamaan. Hal ini
supaya tidak terjadi kekosongan. “Makanya nanti harus
diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan peraturan
KPU,” paparnya.
74
