Page 137 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 137
dari senayan untuk indonesia
Mengurai Polemik
PKPU Larangan
Caleg Koruptor
Polemik terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/
Kota kian memanas. Aturan itu juga mengatur persoalan
mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif (caleg).
Banyak pihak terus berupaya melawan PKPU tersebut dan
mengejar waktu penetapan daftar calon tetap (DCT) yang
semakin dekat.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan Komisi
Pemberantasan Korupsi diduga kuat menjadi latar belakang
kukuhnya KPU melarang eks koruptor mencalonkan diri
menjadi calon legislatif. PKPU 20/2018 tetap dipaksakan
berlaku meski disebut sebagian besar kalangan bahwa
aturan KPU itu melanggar UU dan putusan MK.
“Karena KPU dalam hal ini adalah KPU yang
terintimidasi. Saya ingin mengatakan semua terintimidasi
di negara ini. Siapa yang tidak terintimidasi oleh KPK,”
kata Fahri dalam diskusi bertema “Polemik PKPU (Caleg
Koruptor dan Calon DPD)” di Kompleks Parlemen,
Senayan, Selasa 4 September 2018.
105
