Page 138 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA

dari senayan untuk indonesia
perpanjangan dari UU Pemilu tidak bisa menduduki
posisi lebih tinggi dari UU. Hal ini juga pernah disepakati Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat

oleh pemerintah, DPR dan Bawaslu, bahwa PKPU mengatakan perbedaan pendapat antara pemerintah,
harus sesuai dengan UU yang ada. DPR, partai politik dan pengawas pemilu soal PKPU

Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku 20/2018 yang melarang mantan narapidana korupsi
lembaganya sudah memberikan peringatan menjadi caleg memang masih berlanjut. Kontra

kepada KPU agar tidak memuat ketentuan PKPU tersebut adalah Pasal 240 Ayat 1 Huruf
yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) Huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

h PKPU 20/2018. Peringatan itu sudah yang menyatakan bahwa seorang mantan
disampaikan Bawaslu sejak PKPU masih narapidana yang telah menjalani masa boleh

dalam bentuk draf. Kala itu, Komisi II mencalonkan diri selama yang bersangkutan
DPR dan Kemenkumham juga bersikap mengumumkan pernah berstatus sebagai

yang sama dengan Bawaslu. narapidana kepada publik.
“Yang tidak diperkenankan adalah
bandar narkoba dan kejahatan seksual

anak,” ujar Henry dalam diskusi
tersebut.

Selain UU, penolakan terhadap
PKPU itu juga mengacu pada

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
memperbolehkan mantan napi koruptor maju

sebagai caleg di Pemilu 2019. Dengan adanya
putusan MK tersebut maka sudah selesai

perdebatan antara DPR dan pemerintah.
PKPU sebagai perpanjangan dari UU Pemilu

tidak bisa menduduki posisi lebih tinggi

106