Page 140 - BUKU DARI SENAYAN UNTUK INDONESIA
P. 140
dari senayan untuk indonesia
Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku
lembaganya sudah memberikan peringatan kepada KPU
agar tidak memuat ketentuan yang tertuang dalam Pasal
7 Ayat (1) Huruf h PKPU 20/2018. Peringatan itu sudah
disampaikan Bawaslu sejak PKPU masih dalam bentuk
draf. Kala itu, Komisi II DPR dan Kemenkumham juga
bersikap yang sama dengan Bawaslu.
Dari kiri ke kanan. Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja, Wakil
Ketua DPR RI Fahri Hamzah, anggota Komisi II DPR Henry
Biro Humas Yosodiningrat menjadi narasumber diskusi bertema “Polemik
Pemberitaan PKPU (Caleg Koruptor dan Calon DPD)” di Kompleks Parlemen,
DPR RI Senayan, Selasa 4 September 2018.
Namun, penentangan terhadap PKPU tersebut malah
memunculkan penilaian publik bahwa Bawaslu, DPR
dan pemerintah memihak kepada koruptor. PKPU itu
pada akhirnya tetap ditandatangani oleh Menkumham
108
